Jakarta (initogel login) — Di ruang-ruang sidang internasional yang kerap dipenuhi perbedaan pandangan, Indonesia memilih jalan yang tenang namun tegas: inklusivitas. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia menjalankan kepemimpinan di Dewan HAM PBB dengan mengedepankan dialog, keterlibatan semua pihak, serta keberpihakan pada martabat manusia tanpa kecuali.
Bagi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, kepemimpinan bukan tentang suara paling keras, melainkan kemampuan merangkul. Di tengah isu global yang kian kompleks—konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, hingga ketimpangan—Indonesia berupaya memastikan Dewan HAM tetap menjadi rumah bersama, tempat negara besar dan kecil duduk setara.
Inklusivitas sebagai Prinsip, Bukan Slogan
Kemlu menekankan bahwa pendekatan inklusif berarti membuka ruang partisipasi seluas-luasnya. Negara anggota, pengamat, organisasi masyarakat sipil, hingga kelompok rentan didorong untuk terlibat dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan.
Pendekatan ini penting untuk menjaga legitimasi Dewan HAM. Ketika suara beragam didengar, kebijakan yang lahir diharapkan lebih adil, berimbang, dan dapat diterapkan secara nyata di lapangan—bukan sekadar resolusi di atas kertas.
Human Interest: Hak Asasi di Balik Angka
Di balik laporan dan statistik, ada manusia. Ada keluarga yang terdampak konflik, anak-anak yang kehilangan akses pendidikan, dan kelompok minoritas yang berjuang untuk diakui. Indonesia membawa perspektif ini ke meja perundingan—bahwa HAM bukan konsep abstrak, melainkan realitas hidup sehari-hari.
Seorang diplomat Indonesia menggambarkan pendekatan tersebut dengan sederhana: “Setiap keputusan di Dewan HAM harus bisa menjawab satu pertanyaan—apakah ini membuat hidup manusia lebih aman dan bermartabat?”
Keamanan Publik dan Dialog Konstruktif
Indonesia juga mendorong keseimbangan antara perlindungan HAM dan kebutuhan keamanan publik. Dalam forum Dewan HAM, pendekatan konfrontatif sering kali buntu. Indonesia memilih dialog konstruktif—mengajak negara-negara berdiskusi, berbagi praktik baik, dan mencari solusi bersama tanpa saling menyudutkan.
Pendekatan ini sejalan dengan pengalaman Indonesia sendiri sebagai negara majemuk yang mengelola perbedaan melalui musyawarah. Nilai tersebut kini dibawa ke tingkat global.
Peran Negara Berkembang
Sebagai bagian dari Global South, Indonesia berupaya memastikan isu-isu negara berkembang mendapat perhatian yang adil. Mulai dari hak atas pembangunan, akses kesehatan, hingga dampak perubahan iklim terhadap HAM—semuanya diangkat dalam kerangka kerja Dewan HAM.
Kepemimpinan inklusif juga berarti menolak standar ganda. Setiap negara diperlakukan setara, dengan ruang untuk memperbaiki diri melalui kerja sama, bukan tekanan sepihak.
Menjaga Kredibilitas Dewan HAM
Kemlu menegaskan bahwa kredibilitas Dewan HAM PBB bergantung pada kemampuannya menjadi forum yang dipercaya. Transparansi proses, partisipasi luas, dan penghormatan pada hukum internasional menjadi pilar utama yang terus dijaga Indonesia selama masa kepemimpinan.
Dalam praktiknya, ini berarti memperkuat mekanisme dialog interaktif, mendorong resolusi yang realistis, serta memastikan tindak lanjut yang jelas.
Kepemimpinan yang Membumi
Bagi Indonesia, memimpin Dewan HAM PBB bukan soal prestise diplomatik semata. Ini adalah tanggung jawab kemanusiaan. Kepemimpinan yang inklusif diharapkan mampu menjembatani perbedaan, meredakan ketegangan, dan mengembalikan fokus pada tujuan awal: melindungi manusia dan martabatnya.
Di tengah dunia yang terpolarisasi, langkah Indonesia mungkin tidak selalu paling mencolok. Namun justru dalam ketenangan, dialog, dan keterbukaan itulah, kepemimpinan menemukan maknanya—membumi, inklusif, dan berpihak pada kemanusiaan.
